Image of Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi

Skripsi

Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi

INTISARI



Judul skripsi penulis adalah : Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.Rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penipuan
Investasi ? dan Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi ? Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah : 1 ) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi. 2 ) Untuk megetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana mewajibkan menggunakan data sekunder sebagai jenis data utamanya, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi, sedangkan variabel terikatnya adalah tindak pidana penipuan investasi.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) putusan Pengadilan negeri, terkait dengan tindak pidana penipuan investasi didapati A) Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan investasi dengan cara : 1).Menggunakan tipu muslihat; mencarikan nasabah guna menginvestasikan modalnya dengan keuntungan Bunga 1-2 % lebih tinggi melampaui bunga Investasi pada umumnya; 2) Nasabah diberikan langsung menikmti keuntungan besar dan bunga dalam waktu singkat,untuk memancing para korban menginvestasi dalam jumah yang lebih besar; 3). Kedudukan,keadaan dan nama palsu. Untuk meyakinkan korban maka terdakwa membuatkan Surat Perjanjian/ Letter Of Aggrement dalam setiap penyetoran modal. Agar korban tergoda dan percaya tentang adanya jaminan.Dengan tujuan terdakwa uang dapat disetor secara bertahap oleh korban. Membuat kantor/ perusahaan palsu, dan membuat iklan lowongan kerja, dan pekerjanya langsung jadi nasabah. 4) Menggunakan Rekening milik orang lain. dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana. nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer. menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dan untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan investasi B ).Akibat hukum tindak pidana penipuan investasi terhadap : (1)Pelaku yaitu;diberikan pidana penjara dan pidana denda,(2 )terhadap korban mengalami kerugian.(3)terhadap barang bukti : dikembalikan kepada korban seperti dalam putusan Nomor 161 / Pid .B/ 2020 PN Png.dikembalikan ke pada korban melalui peguyuban maju bersama

Kata Kunci : modus,akibat hukum,tindak pidana,penipuan investasi.



DAFTAR PUSTAKA



Buku :

A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar:,Pustaka Refleksi Books,

Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta, Laksbang Grafika. Charlie Rudyat, Kamus Hukum, Jakarta, Pustaka Mahardika,
Chazawi, Adami. 2006. Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana.Malang, Bayu Media

Publishing.

Darwin Prinst, 2002, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta, Djambatan

Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan

Antara Norma dan Realita, Jakarta, Rajawali Pers,:

Harun M. Husein, 1991, Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka

Cipta

Moeljatno,2001, SH, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara. Ronny Kountur, 2003, Metode Penellitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis., Yogyakarta, PPM,
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji , 2008, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Sinar Grafika

Sutarto, 2004, Terminology Hukum Pidana Materiil dan Formal,. Jakarta. Sinar Grafika, Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, Jakarta Rajawali Pers.


Peraturan Perundangan :

Undang - Undang:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekrtonik (ITE)

Ketersediaan
79/22S 10 HKM 22PTK PUSAT UKAWTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tidak di pinjamkan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
S 10 HKM 22
Penerbit
Kupang : UKAW Fakultas Hukum.,
Deskripsi Fisik
xi, 175 hal.: ill.; bibl.; 30cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
S 345.052 072 TEF d
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
TINDAK PIDANA-PENGUSUTAN--PENELITIAN
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar